jam

Jam Digital

Kamis, 03 Maret 2011

cinta

bagai indahnya mentari sore, wajahmu memancarkan pesona indahnya dunia..
senyummu indahkan duniaku, canda dan tawamu bagai angin sejuk yg menenangkan jiwa..
indahnya pelangi terpancar di kedoa bola matamu..

taburan mawar putih di langit menandakan tanda setia cintaku padamu, dirimu adalah bidadari dalam hidupku..
bersamamu hidupku lebih berwarna, karena bersamamu aku merasakan cinta yg sesungguhnya dalam hidupku..
biarkan bintang bintang di langit menerangi cinta aku dan kamu..

Struktur Organisasi Usaha Produksi

Pengorganisasian dalam suatu perusahaan/industri sangat penting karena organisasi dapat berperan sebagai alat administrasi dan manajemen. Suatu organisasi diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan melibatkan banyak orang, karena itu diperlukan adanya pembangian kerja menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan selanjutnya akan ditangani oleh unit-unit dalam suatu organisasi. Struktur organisasi di sektor industri kulit dan produk kulit baik skala besar, menengah maupun kecil dapat dilihat pada bagan berikut ini.
SKALA USAHA BESAR
organisasi-kulit.gif
SKALA USAHA MENENGAH KECIL


organisasi-kulit1.gif

 
http://binaukm.com/2010/08/

kemiskinan

Mengapa Kemiskinan di Indonesia Menjadi Masalah Berkelanjutan?
SEJAK awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.
PADA umumnya, partai-partai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 juga mencantumkan program pengentasan kemiskinan sebagai program utama dalam platform mereka. Pada masa Orde Baru, walaupun mengalami pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, yaitu rata-rata sebesar 7,5 persen selama tahun 1970-1996, penduduk miskin di Indonesia tetap tinggi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1996 masih sangat tinggi, yaitu sebesar 17,5 persen atau 34,5 juta orang. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan banyak ekonom yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi penduduk miskin.
Perhatian pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan pada pemerintahan reformasi terlihat lebih besar lagi setelah terjadinya krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Meskipun demikian, berdasarkan penghitungan BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia sampai tahun 2003 masih tetap tinggi, sebesar 17,4 persen, dengan jumlah penduduk yang lebih besar, yaitu 37,4 juta orang.
Bahkan, berdasarkan angka Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada tahun 2001, persentase keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) pada 2001 mencapai 52,07 persen, atau lebih dari separuh jumlah keluarga di Indonesia. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Penyebab kegagalan
Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Upaya seperti ini akan sulit menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada karena sifat bantuan tidaklah untuk pemberdayaan, bahkan dapat menimbulkan ketergantungan.
Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Di lain pihak, program-program bantuan sosial ini juga dapat menimbulkan korupsi dalam penyalurannya.
Alangkah lebih baik apabila dana-dana bantuan tersebut langsung digunakan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), seperti dibebaskannya biaya sekolah, seperti sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), serta dibebaskannya biaya- biaya pengobatan di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.
Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.
Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.
Bisa saja terjadi bahwa angka-angka kemiskinan tersebut tidak realistis untuk kepentingan lokal, dan bahkan bisa membingungkan pemimpin lokal (pemerintah kabupaten/kota). Sebagai contoh adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur merasa kesulitan dalam menyalurkan beras untuk orang miskin karena adanya dua angka kemiskinan yang sangat berbeda antara BPS dan BKKBN pada waktu itu.
Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen. Kedua angka ini cukup menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan-bantuan karena data yang digunakan untuk target sasaran rumah tangga adalah data BKKBN, sementara alokasi bantuan didasarkan pada angka BPS.
Secara konseptual, data makro yang dihitung BPS selama ini dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) pada dasarnya (walaupun belum sempurna) dapat digunakan untuk memantau perkembangan serta perbandingan penduduk miskin antardaerah. Namun, data makro tersebut mempunyai keterbatasan karena hanya bersifat indikator dampak yang dapat digunakan untuk target sasaran geografis, tetapi tidak dapat digunakan untuk target sasaran individu rumah tangga atau keluarga miskin. Untuk target sasaran rumah tangga miskin, diperlukan data mikro yang dapat menjelaskan penyebab kemiskinan secara lokal, bukan secara agregat seperti melalui model-model ekonometrik.
Untuk data mikro, beberapa lembaga pemerintah telah berusaha mengumpulkan data keluarga atau rumah tangga miskin secara lengkap, antara lain data keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN dan data rumah tangga miskin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, indikator- indikator yang dihasilkan masih terbatas pada identifikasi rumah tangga. Di samping itu, indikator-indikator tersebut selain tidak bisa menjelaskan penyebab kemiskinan, juga masih bersifat sentralistik dan seragam-tidak dikembangkan dari kondisi akar rumput dan belum tentu mewakili keutuhan sistem sosial yang spesifik-lokal.
Strategi ke depan
Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal.
Strategi untuk mengatasi krisis kemiskinan tidak dapat lagi dilihat dari satu dimensi saja (pendekatan ekonomi), tetapi memerlukan diagnosa yang lengkap dan menyeluruh (sistemik) terhadap semua aspek yang menyebabkan kemiskinan secara lokal.
Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.
Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.
Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.
Kajian secara ilmiah terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan kemiskinan, seperti faktor penyebab proses terjadinya kemiskinan atau pemiskinan dan indikator-indikator dalam pemahaman gejala kemiskinan serta akibat-akibat dari kemiskinan itu sendiri, perlu dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota dengan dibantu para peneliti perlu mengembangkan sendiri sistem pemantauan kemiskinan di daerahnya, khususnya dalam era otonomi daerah sekarang. Para peneliti tersebut tidak hanya dibatasi pada disiplin ilmu ekonomi, tetapi juga disiplin ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan lainnya.
Belum memadai
Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Namun, sistem statistik yang dikumpulkan secara lokal tersebut perlu diintegrasikan dengan sistem statistik nasional sehingga keterbandingan antarwilayah, khususnya keterbandingan antarkabupaten dan provinsi dapat tetap terjaga.
Dalam membangun suatu sistem pengelolaan informasi yang berguna untuk kebijakan pembangunan kesejahteraan daerah, perlu adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam penyediaan dana secara berkelanjutan. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.
Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Selain itu, perlu adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder), baik lokal maupun nasional atau internasional, agar penyaluran dana dan bantuan yang diberikan ke masyarakat miskin tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Ketersediaan informasi tidak selalu akan membantu dalam pengambilan keputusan apabila pengambil keputusan tersebut kurang memahami makna atau arti dari informasi itu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan teknis dari pemimpin daerah dalam hal penggunaan informasi untuk manajemen.
Sebagai wujud dari pemanfaatan informasi untuk proses pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan pembangunan di daerah, diusulkan agar dilakukan pemberdayaan pemerintah daerah, instansi terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pemanfaatan informasi untuk kebijakan program.
Kegiatan ini dimaksudkan agar para pengambil keputusan, baik pemerintah daerah, dinas-dinas pemerintahan terkait, perguruan tinggi, dan para LSM, dapat menggali informasi yang tepat serta menggunakannya secara tepat untuk membuat kebijakan dan melaksanakan program pembangunan yang sesuai.
Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah. Pembentukan tim teknis ini diharapkan mencakup pemerintah daerah dan instansi terkait, pihak perguruan tinggi, dan peneliti lokal maupun nasional, agar secara kontinu dapat dikembangkan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disadari bahwa walaupun kebutuhan sistem pengumpulan data yang didesain, diadministrasikan, dianalisis, dan didanai pusat masih penting dan perlu dipertahankan, sudah saatnya dikembangkan pula mekanisme pengumpulan data untuk kebutuhan komunitas dan kabupaten.
Mekanisme pengumpulan data ini harus berbiaya rendah, berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mampu secara cepat merefleksikan keberagaman pola pertumbuhan ekonomi dan pergerakan sosial budaya di antara komunitas pedesaan dan kota, serta kompromi ekologi yang meningkat.

pendapatan nasional

Pendapatan Nasional
Pendapatan nasional adalah jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun.
Konsep Pendapatan Nasional
  • Produk Domestik Bruto (GDP)
Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor.
  • Produk Nasional Bruto (GNP)
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut.
GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri
  • Produk Nasional Neto (NNP)
Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produski yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.
NNP = GNP – Penyusutan
  • Pendapatan Nasional Neto (NNI)
Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dll.
NNI = NNP – Pajak tidak langsung
  • Pendapatan Perseorangan (PI) Pendapatan perseorangan (Personal Income)adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).
PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan social + Pajak perseorangan )
  • Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)
    Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

DI = PI – Pajak langsung
  • Tujuan mempelajari pendapatan nasional
  1. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu Negara
  2. Untuk memperoleh taksiran yang akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam satu tahun
  3. Untuk membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan yang berjangka.
  • Manfaat mempelajari pendapatan nasional
  1. Mengetahui tentang struktur perekonomian suatu Negara
  2. Dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah atau antar propinsi
  3. Dapat membandingkan keadaan perekonomian antar Negara
  4. Dapat membantu merumuskan kebijakan pemerintah.
  • Perhitungan Pendapatan Nasional
  1. Metode Produksi
Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sector ekonomi masyarakat dalam periode tertentu
Y = [(Q1 X P1) + (Q2 X P2) + (Qn X Pn) ……]
2. Metode Pendapatan
Pendapatan nasional merupakan hasil penjumlahan dari seluruh penerimaan (rent, wage, interest, profit) yang diterima oleh pemilik factor produksi adalam suatu negara selama satu periode.
Y = r + w + i + p
3. Metode Pengeluaran
Pendapatan nasional merupakan penjumlahan dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga ekonomi (RTK,RTP,RTG,RT Luar Negeri) dalam suatu Negara selama satu tahun.
Y = C + I + G + (X – M)
Pendapatan Perkapita
Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDB  perkapita.
Pendapatan per kapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.
Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara; semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur negara tersebut.
Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan per kapita pada umumnya adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Dengan demikian, pendapatan per kapita dari suatu negara dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Contoh:
Negara x pada tahun t memiliki produk domestik bruto sebesar US $ 1.000.000.000,00 dan jumlah penduduk sebanyak 10.000.000 jiwa. Berapa pendapatan per kapita negara x pada tahun t?
Jawab:
PNB perkapita negara x pada tahun t adalah:
Selanjutnya coba Anda kerjakan latihan berikut ini! Jika negara A memiliki pendapatan per kapita US $ 1.000,00 dengan jumlah penduduk 250.000 jiwa, berapakah pendapatan nasionalnya?

Perbandingan per Kapita Indonesia dengan Negara lain

Pendapatan per kapita Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, ternyata masih termasuk rendah. Untuk lebih jelasnya, lihat tabel 1.2.
Pendapatan Perkapita
Sementara itu, pertumbuhan PNB Riil Per Kapita di dunia dapat Anda pelajari tabel 1.3.
Pendapatan Perkapita
Berdasarkan tabel 1.3, secara umum pada tahun 1998 pertumbuhan PNB Riil Per Kapita di dunia mengalami penurunan sebagaimana halnya Indonesia kecuali negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat, Jerman, Kanada dan Perancis.
Hal ini terjadi, karena di dunia yang arus globalisasinya semakin gencar, kejadian atau masalah yang terjadi di suatu negara atau kawasan tertentu akan berdampak pula pada negara lainnya.
Pertumbuhan PNB riil per kapita di suatu negara atau di suatu kawasan, tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi negara atau kawasan yang bersangkutan. Coba saja Anda bandingkan tabel 1.3 dan tabel 1.4 di bawah ini. Apa yang Anda bisa simpulkan?
Pendapatan Perkapita
Dari perbandingan tabel 1.3 dan tabel 1.4 bisa diambil kesimpulan, bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara berbanding lurus dengan pertumbuhan PNB riil per kapita. Apabila pertumbuhan ekonominya naik, maka pertumbuhan PNB riil per kapita juga naik. Tentunya hal tersebut sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan nasional dan pertumbuhan jumlah penduduknya.
Selanjutnya tentu Anda bertanya-tanya, untuk apa sih perhitungan pendapatan per kapita ini di pelajari? Coba Anda jawab sendiri lalu bandingkan dengan manfaat pendapatan per kapita di bawah ini.
1. Mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu negara.
2. Mengetahui perkembangan tingkat kesejahteraan di berbagai negara.
3. Dapat mengelompokkan suatu negara berdasarkan pengelompokkan Bank Dunia.
4. Dapat memperkirakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Untuk Anda sendiri, kira-kira manfaat apa yang dapat diperoleh dari mempelajari pendapatan per kapita ini? Saya yakin banyak jawaban yang bisa muncul. Minimal Anda dapat menggunakan cara menghitung pendapatan per kapita untuk anggota keluarga Anda sendiri.
Cobalah Anda ikuti langkah berikut ini!
a. Tanyakan pada orang tua Anda berapa rata-rata penghasilannya tiap bulan, lalu kalikan 12, untuk mencari penghasilan setahun.
b. Hitung jumlah anggota keluarga Anda.
c. Penghasilan setahun (a) dibagi jumlah anggota keluarga (b), hasilnya adalah pendapatan per kapita dari keluarga Anda.
d. Bandingkan pendapatan per kapita keluarga Anda dengan pendapatan perkapita Indonesia.
Berapa hasilnya? Anda tentu telah mengikuti langkah-langkah di atas dan hasilnya telah Anda ketahui. Jika hasilnya lebih tinggi berarti pendapatan per kapita keluarga Anda ada di atas rata-rata pendapatan penduduk Indonesia. Begitupun sebaliknya, bila hasilnya lebih kecil tentu pendapatan perkapita keluarga Anda berada di bawah rata-rata pendapatan nasional!
Menurut Adam Smith, ada tiga tugas pemerintahan suatu negara terhadap masyarakatnya.
1. Melindungi masyarakat dari serangan pihak luar
2. Melindungi masyarakat dari ketidakadilan atau gangguan masyarakat lain.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Khusus menyangkut peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia khususnya berusaha mencapainya dengan pembangunan di berbagai sektor. Hasil pembangunan diharapkan dapat meningkatkan output berupa barang dan jasa yang berkualitas serta dalam jumlah yang meningkat. Dari sinilah diharapkan akan adanya peningkatan pendapatan nasional yang merupakan cikal bakal peningkatan pendapatan per kapita.
Apakah tingginya pendapatan per kapita suatu negara betul–betul dapat menjamin kemakmuran rakyatnya?
Jawabannya belum tentu. Sebab, bisa saja tingginya pendapatan per kapita itu dihasilkan oleh tingginya pendapatan nasional dari sebagian kecil penduduk suatu negara. Jadi masalahnya terletak pada distribusi pendapatan nasional itu sendiri. Bila sebagian besar masyarakat suatu negara memperoleh pendapatan yang cukup tinggi, maka pendapatan per kapita bisa dijadikan sebagai tolak ukur kemakmuran rakyat suatu negara.


http://www.e-dukasi.net/mol/datafitur/modul_online/MO_6/images/eko202_01.jpg

investasi

BAGAIMANA CARA BERINVESTASI ?
 
Sisihkan Rp. 200.000,- saat ini?
Kedengarannya memang sedikit, namun anda dapat menggunakannya untuk membeli saham pada Intel, Johnson & Johnson, atau Harley Davidson. Dan masih ada ribuan pilihan lainnya. Bagaimana jika anda memiliki Rp. 1.000.000,- — atau Rp. 10.000.000,-? Tentu pilahan anda akan semakin banyak.
Kami tidak akan memberikan informasi dimana anda harus berinvestasi. Kami tidak akan menampilkan sederet nama. Namun, kami hanya akan memberikan informasi bagaimana cara anda berinvestasi — proses menginvestasikan uang dalam jumlah kecil, besar, dan sedang. Kami juga akan membantu anda memilih agen investasi yang tepat.

Bagaimana cara menginvestasikan Rp. 200.000,-
Mari kita mulai dengan Rp. 200.000,-. Kami asumsikan anda telah membayar seluruh tanggungan anda dan anda memiliki sisa uang yang disimpan pada tempat yang aman (seperti tabungan) yang dapat sewaktu-waktu diambil. Saat ini anda mulai berpikir untuk mulai berinvestasi demi masa depan anda.
Apakah layak menginvestasikan uang sejumlah itu?
Tentu saja iya! Salah satu cara terbaik untuk menginvestasikan uang dengan jumlah kecil adalah melalui Dividend Reinvestment Plans (DRPs), yang sering disebut Drips. Mereka dan sejenisnya, Direct Stock Purchase Plans (DSPs), memberi anda kesempatan untuk membeli saham secara langsung dari agen-agen mereka.
Lebih dari 1000 perusahaan menawarkan perencanaan saham yang serupa, beberapa diantaranya gratis, atau dengan biaya yang sangat rendah sehingga masih terbuka peluang untuk berinvestasi Rp. 200.000,- atau Rp. 300.000,-. Drips sangat sesuai bagi mereka yang tertarik pada investasi jumlah kecil dan akan sering melakukan pembelian. Sekali anda berencana, maka secara otomatis anda telah merancang pembayaran, dan anda tidak perlu membeli saham penuh.
Drips membuka peluang kepastian, kestabilan dalam mempersiapkan kesuksesan jangka panjang (pastikan anda memiliki catatan pajak yang baik). Untuk informasi lebih lanjut tentang Drips, simaklah â€Å“Bagaimana kalau saya hanya dapat berinvestasi dalam jumlah kecil setiap bulan?â€�

Bagaimana cara menginvestasikan jutaan rupiah
Anda telah menghasilkan uang jutaan rupiah. Dari pada menghabiskannya sia-sia, lebih baik anda berinvestasi pada dana indeks (salah satu yang sangat menguntungkan). Dana indeks S&P 500 merupakan tiket investasi yang menjanjikan keuntungan 10% setiap tahun.
Beberapa dana indeks mengharuskan investasi setidaknya Rp. 2.500.000,- untuk dikatakan sebagai pemilik. Batas minimal ini disesuaikan dengan Tabungan Pensiunan. Setelah investasi pertama, anda dapat meningkatkan jumlah investasi sesuai kehendak anda, sesering mungkin, tanpa biaya atau komisi tambahan. Anda membeli dana indeks langsung dari perusahaan, jadi anda tidak perlu membayar perantara.  
Jika anda memiliki beberapa juta rupiah, maka anda dapat melakukan langkah yang baik, dengan biaya yang sedikit, anda dapat mendaftar di 500 perusahaan!

Bagaimana cara menginvestasikan Rp. 5.000.000,-
Ketika anda memiliki dana lebih dari Rp. 5.000.000,-, peluang anda untuk berinvestasi menjadi lebih besar. Anda masih dapat membeli dana indeks, dan saat ini anda dapat bergabung dengan perusahaan investasi yang lebih besar. Anda memiliki keleluasaan untuk berinvestasi dengan rasio biaya yang paling rendah.
Anda juga harus mempertimbangkan untuk membuka rekening saham diskon secara matang. Anda akan fokus mencari pilihan rekening yang paling sesuai; beberapa rekening hanya mengharuskan setoran awal yang ringan, dan beberapa yang lain tidak. Ini berarti anda dapat membuka rekening bahkan dengan dana yang minim, dan mulai mencari dan mungkin membeli saham beberapa perusahaan pribadi (atau jika anda tertarik dengan investasi indeks, anda dapat berinvestasi pada Spiders, serupa dengan S&P 500.
Kuncinya adalah jangan sampai biaya investasi melebihi 2% dari nilai transaksi anda. Jika anda berencana melakukan investasi beberapa kali dalam satu bulan, Drip atau dana indeks adalah yang paling sesuai.

Bagaimana cara menginvestasikan Rp. 10.000.000,- atau lebih
Apa yang akan anda lakukan? Tentu saja, dengan memiliki Rp. 10.000.000,-, anda dapat membuka rekening saham diskon, namun anda akan mendapatkan keuntungan berlipat jika anda berinvestasi Rp. 10.000.000,- lagi dalam setahun.
Misalkan anda pensiun 40 tahun lagi. Jika anda mulai berinvestasi mulai dari 10.000.000,- dan berinvestasi lagi 10.000.000,- setiap tahun, dan investasi anda menghasilkan 10% per tahun, kemudian anda pensiun pada usia 65 tahun, anda akan menghasilkan Rp. 5.321.110.700,-. Jumlah tersebut memang layak bagi kita. Anda memiliki penghasilan tetap, dan anda tidak perlu membayar pajak atas penghasilan Rp. 5.321.110.700,- tersebut ketika anda mencairkannya.
Sekali lagi, kuncinya adalah jangan memilih investasi dengan beban biaya yang lama kelamaan akan mengurangi investasi anda. Pastikan keseluruhan biaya (termasuk komisi, segel, dan buku-buku yang memberikan pemahaman tentang investasi) tidak lebih dari 2% dana yang anda investasikan. Dengan  jumlah yang sedikit, namun dengan komisi yang ditawarkan, semuanya menjadi masuk akal.

http://yoursecondfifty.com/indonesia/?p=903

sumber daya manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sdm adalah departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa inggris disebut HRD atau human resource department.
Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya.
Departemen Sumber Daya Manusia Memiliki Peran, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab :
1. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja / Preparation and selection
a. Persiapan
Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan / forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya.
Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasa tenaga kerja, dan lain sebagainya.
b. Rekrutmen tenaga kerja / Recruitment
Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sdm oraganisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperluka analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan / job description dan juga spesifikasi pekerjaan / job specification.
c. Seleksi tenaga kerja / Selection
Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup / cv / curriculum vittae milik pelamar. Kemudian dari cv pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian test tertulis, wawancara kerja / interview dan proses seleksi lainnya.
2. Pengembangan dan evaluasi karyawan / Development and evaluation
Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tinggi.
3. Memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai / Compensation and protection
kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari atau pun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Proteksi juga perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang sehingga kinerja dan kontribusi perkerja tersebut dapat tetap maksimal dari waktu ke waktu. Kompensasi atau imbalan yang diberikan bermacam-macam jenisnya yang telah diterangkan pada artikel lain pada situs organisasi.org ini.


sumber : http://organisasi.org/definisi_pengertian_tugas_fungsi_manajemen_sumber_daya_manusia_sdm_ilmu_ekonomi_manajemen_manajer_msdm

tugas 2 perekonomian indonesia

(geografis indonesia)

Indonesia sebagai negara kepulauan secara geografis
terletak di khatulistiwa, di antara Benua Asia dan Australia serta
di antara Samudera Pasifik dan Hindia, berada pada pertemuan
tiga lempeng tektonik utama dunia, mengakibatkan Indonesia
sebagai wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana
alam. Letak negara di khatulistiwa juga menyebabkan wilayah
Indonesia memiliki kondisi iklim yang khas dengan musim hujan
dan kemarau yang sama panjang. Pada saat kondisi iklim global
berpengaruh terhadap iklim di Indonesia, maka perubahan
musim dapat menjadi pemicu terjadinya bencana banjir,
kekeringan dan kebakaran hutan. Lempeng Eurasia yang
bertumbukan langsung dengan Lempeng Indo Australia
membentuk tunjaman lempeng tektonik yang melintas dari barat
Sumatera melalui selatan Jawa hingga Nusa Tenggara. Bagian
timur Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng yaitu
lempeng Philipina, Pasifik dan Australia. Kondisi pertemuan
lempeng tersebut menyebabkan Indonesia berpotensi terhadap
gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor dan tsunami.
Disamping itu kekayaan alam yang berlimpah, jumlah
penduduk yang besar dengan penyebaran yang tidak merata,
pengaturan tata ruang yang belum tertib, masalah penyimpangan
pemanfaatan kekayaan alam, keanekaragaman suku, golongan,
agama, adat dan budaya yang masih mengakar hingga saat ini
dan pengaruh globalisasi serta permasalahan sosial lainnya yang
sangat kompleks, mengakibatkan wilayah Indonesia berpotensi
rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana yang
disebabkan ulah manusia. Secara umum terdapat beberapa
peristiwa bencana yang terjadi berulang setiap tahun; bahkan
saat ini peristiwa bencana lebih sering terjadi.
Tidak berbeda dengan negara lain, Indonesia juga rawan
terhadap berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh teknologi,
transportasi, gangguan ekologis, biologis serta kesehatan.
Serangan teroris juga merupakan ancaman yang sudah terbukti
menimbulkan bencana nasional.
Sejarah kebencanaan di Indonesia telah memberikan
dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara. Terjadinya bencana alam tsunami Flores, Aceh-Nias
dan Pangandaran; gempa Nabire dan Yogyakarta; erupsi gunung
berapi Soputan, Merapi, Semeru; banjir Jakarta, Lampung, Jawa
Barat, Jawa Tengah dan beberapa daerah lain di luar Jawa;
tanah longsor Trenggalek, Banjarnegara, Bandung, Padang;
kebakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan;
kekeringan di wilayah Indonesia timur; wabah flu burung dan
HIV/AIDS; konflik etnis Sambas, Ambon dan Poso yang terjadi di
beberapa tahun lalu merupakan potret kebencanaan di Indonesia
yang memberikan dampak negatif terhadap hasil pembangunan.
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di tengah
Pulau Jawa. Karakteristik fisik Provinsi Jawa Tengah mempunyai
bentuk bervariasi yang tidak lepas dari proses pembentukannya.
Sebagaimana layaknya kepulauan yang terjadi karena tumbukan
lempeng, di Provinsi Jawa Tengah terdapat busur gunung berapi
yang tumbuh pada zona lemah sehingga terdapat beberapa
gunung berapi di atasnya. Dampak dari tumbukan lempeng
tektonik adalah terjadinya pengangkatan dan pelipatan lapisan
geologi pembentuk pulau sehingga membentuk geomorfologi
yang bervariasi seperti dataran landai, perbukitan dan dataran
tinggi. Kondisi geologi yang demikian menjadikan Provinsi Jawa
Tengah mempunyai potensi ancaman bencana alam. Gempa
bumi di Klaten, tsunami di pantai selatan Jawa, erupsi gunung
berapi Merapi dan tanah longsor di Banjarnegara merupakan
sebagian bukti kebencanaan yang pernah terjadi di Provinsi Jawa
Tengah.Kondisi iklim tropis Provinsi Jawa Tengah yang terletak
antara 5o40'-8o30' LS dan antara 108o30'-111o30' BT menjadikan
potensi dan ancaman bencana. Dampak dari bahaya iklim
tersebut adalah banjir, kekeringan, kebakaran lahan dan badai
angin. Kejadian bencana alam karena iklim dalam sepuluh tahun
terakhir diantaranya adalah banjir di Demak, Semarang, Brebes,
Cilacap, Kebumen dan Purworejo; kekeringan di Demak,
Grobogan dan Wonogiri; kebakaran lahan di lereng Lawu,
Merbabu, Merapi, Sumbing dan Slamet; terjadi pula badai angin
terjadi di Kabupaten Karanganyar, Boyolali, Klaten dan bagian
selatan Provinsi Jawa Tengah.
Kesenjangan antar wilayah, antar kelompok masyarakat
dan perbedaan sosial ekonomi di beberapa daerah di Jawa
Tengah dapat menimbulkan konflik sosial. Kesenjangan ekonomi
dan beragamnya golongan menjadikan potensi kerusuhan sosial
semakin nyata. Beberapa daerah yang dilaporkan pernah terjadi
konflik sosial di antaranya Jepara, Brebes, Tegal dan Wonosobo
disamping ancaman nyata di eks Karesidenan Surakarta.
Sebagai daerah terbuka, daerah penghubung utama antar
provinsi di Sumatera–Jawa dan Bali sampai Nusa Tenggara,
maka Provinsi Jawa Tengah sangat potensi terjadi berbagai
Kejadian Luar Biasa (KLB), wabah dan epidemi penyakit menular
baik pada hewan dan atau manusia yang mengakibatkan
kerugian dan atau permasalahan sosial lainnya. Hampir semua
Kabupaten/Kota dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir pernah
mengalami kasus–kasus KLB, wabah dan atau epidemi penyakit;
seperti diare, campak, malaria, HIV/AIDS termasuk KLB Avian
Influenza atau Flu Burung.
Pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti
pencemaran air, tanah, udara dan terjadinya abrasi-sedimentasi
merupakan indikasi penurunan kualitas lingkungan di beberapa
Kabupaten/Kota seperti Karanganyar, Surakarta, Tegal,
Pemalang, Pekalongan, Rembang dan Cilacap. Sebagai jalur
penghubung utama transportasi, maka kegagalan teknologi dan ulah beberapa anggota masyarakat yang tidak bertanggungjawab
dapat mengakibatkan kecelakaan lalulintas dan kecelakaan kerja.
Hal ini merupakan salah satu potensi ancaman bahaya yang
harus diperhitungkan pada masa yang akan datang.
Berbagai kejadian bencana di Provinsi Jawa Tengah
menunjukkan bahwa daerah ini merupakan wilayah yang
mempunyai potensi ancaman bencana. Pada hakekatnya semua
jenis bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam dan
bencana sosial selalu berpotensi mengancam kehidupan seperti
timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologis bagi masyarakat. Mengingat
kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis Provinsi
Jawa Tengah, maka diperlukan suatu upaya yang menyeluruh
dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik ketika
bencana itu sedang terjadi, sudah terjadi maupun bencana yang
berpotensi terjadi dimasa yang akan datang. Hal tersebut
merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam
melindungi segenap warga dengan tujuan untuk memberikan
perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk
perlindungan atas korban bencana, kesemuanya itu dilakukan
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang
berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Penanganan bencana pada saat ini cenderung kurang
efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain
paradigma penanganan bencana yang bersifat parsial, sektoral
dan kurang terpadu, disamping itu masih memusatkan tanggapan
pada upaya pemerintah, sebatas pemberian bantuan fisik dan
dilakukan hanya pada fase kedaruratan. Pada bagian lain,
perubahan pada sistem pemerintahan serta semakin terlibatnya
organisasi non pemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan
memerlukan perubahan mendasar pada sistem penanganan
bencana. 


sumber :http://bencana.net/files/RAD-PRB-Prov-Jateng07_Bab-I.pdf

Selasa, 01 Maret 2011

Kualitas SDM di indonesia

Kualitas sumber daya manusia masih menjadi persoalan utama dalam bidang pendidikan di Indonesia, baik di tingkat pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah. Dari sekitar 160.000 dosen yang ada di Indonesia, hampir 54 persennya masih belum S-2 dan S-3. Sementara guru, dari 2,7 juta guru, 1,5 juta di antaranya belum S-i.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Dewan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Prof. Nizam yang ditemui seusai seminar pendidikan dalam rangka Education Festival yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Padjadjaran di Aula Unpad, Jln. Dipati Ukur Bandung, Kamis (11/2).

Menurut Nizam, pembenahan kualitas SDM ini memang bukan pekerjaan mudah. Waktu yang dibutuhkan juga tidak akan sebentar. "Banyak yang harus dibenahi, tetapi kita harus optimistis karena SDM adalah kunci utama. Kalau sistemnya bagus tetapi SDM-nya jelek percuma. Tetapi kalau SDM-nya bagus walaupun sistemnya kurang bagus bisa lebih baik," katanya.

Nizam menuturkan, harus diakui bahwa daya saing Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lainnya di dunia bahkan di Asia Tenggara. Berdasarkan data dari Global Competitiveness Report di tahun 2008, Indonesia berada di peringkat 55 sementara di tahun 2005 di peringkat 69.

"Jauh di bawah Singapura, Malaysia, Cina, dan Thailand. Singapura berada di peringkat ke-5 sementara Malaysia di peringkat 21 di tahun 2008," ujarnya. Lebih lanjut Nizam menuturkan, pekerjaan rumah yang dihadapi pendidikan di Indonesia masih cukup besar. Dikti, menurut dia, tidak mungkin mengatur seluruh sistem dengan permasalahan yang kompleks dan besar tersebut.

"Perguruan tinggi juga harus sprint untuk mengejar ketinggalan secara terus-menerus serta fokus dalam pengembangan penelitian untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan membangun reputasi internasional," ungkapnya. I ak dorong mandiri Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, praktisi pendidikan yang juga pengajar di Fakultas Psikologi Unpad, Hatta Ml in nl mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan beberapa kali terhadap anak didik, diperoleh kesimpulan, pendidikan di Indonesia tidak memberikan tempat untuk kemandirian serta kreativitas siswa. Metode yang digunakan selama ini hanya mengandalkan memori atau daya i-ngat siswa semata.

"Matematika hanya menghafalkan rumus, seharusnya memecahkan rumus. Bahasa hanya menghafalkan grammer, semestinya conversation. Akibatnya hampir tidak terlihat kegunaan dari pendidikan ini," katanya. Oleh karena itu, menurut dia, orientasi pendidikan harus segera diubah. Sebab pendidikan selama ini hanya mementingkan produk, bukan proses yang sebenarnya jauh lebih penting. "Kita sudah coba ubah salah satunya dengan Sistem Kredit Semester di perguruan tinggi, tetapi tetap kalah dengan kekuatan kolektivitas yang sudah ada. Apalagi dasar di pendidikan sebelumnya sudah tertanam pola itu. Itulah sebabnya sejak awal saya tidak setuju dengan penjurusan di SMA. Karena siswa yang seharusnya tidak naik kelas justru diarahkan ke sosial budaya. Mereka kemudian masuk di jurusan sosial perguruan tinggi. Jadilah mereka hakim, jaksa, dan pengacara sekarang ini," tuturnya. (A-157)***
sumber: http://bataviase.co.id/node/93934

Mata Pencaharian Masyarakat Indonesia Sekarang

Mata pencaharian masyarakat indonesia mungkin bisa di bilang masih banyak yang menjadi petani, bisa di bilang sebagian besar juga.Tetapi pemerintah kurang berkonsentrasi tentang mata pencaharian masyarakat kita ini, padahal jika pemerintah turut membantu banyak dalam hal ini bukan tidak mungkin indonesia akan menjadi negara pengekspor beras terbesar di dunia.Coba sekarang kita tenggok, beras saja import apa-apa import, lantas dari mana hasil yang ada di indonesia ini? coba kita renungkan bersama-sama.

Kekayaan alam dan kemakmuran indonesia

Indonesia merupakan negara yang dipenuhi dengan kekayaan alam yang melimpah, lihat saja banyak orang luar yang berburu kekayaan alam yang melimpah di indonesia, tetapi apa yang dilakukan indonesia? indonesia membuang kesempatan emas untuk menjadi negara kaya di dunia, mengapa demikian? lihat saja berbagai SDA kita sebagian besar dikontrakkan kepada pengusaha dari luar negeri, padahal taukah anda jika kita sendiri yang mengolah itu maka negara kita pasti akan mendapatkan kekayaan yang melimpah dari hasil kekayaan alamnya.Tapi apa boleh buat mungkin pemikiran pemerintah berbeda soal ini, kita boleh menyumbangkan ide-ide kepada DPR tetapi ide kita pasti di pending atau bahkan bisa saja dijadikan isapan jempol belaka.

DAMPAK REPELITA

Repelita terdiri dari 4 periode, tetapi saya hanya menjelaskan periode dimana terjadinya REPELITA 1

REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah orde baru di Indonesia.

Periode 1969/1970- 1973/1974 Repelita I

Persoalan pokok yang dihadapi dalam periode ini adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilita ekonomi yang telah dapat dicapai.Semuanya ini untuk meningkatkan pendapatan riil masyarakat dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk yang senantiasa meningkat. Dalam lingkup ini termasuk di dalamnya bagaimana meningkatkan pendapatan devisa , meningkatkan kemampuan untuk pembangunan ekonomi, mengubah struktur perekonomian agar tidak tergantung pada sektor pertanian, meningkatkan produksi nasional.

Untuk menghadapi persoalan pokok diatas pemerintah menyusun Rencana pembangunan Lima Tahun Pertama yang mencakup kurun waktu 1969/1970-1973/1974. Pedoman dan arah rencana ini adalah bertumpuan pada Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Dengan perkataan lain TAP MPRS tersebut dijadikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang pertama. Periode ini dikenal sebagai periode ekspansi ekonomi.

Strategi dasar Repelita I diarahkan pada pencapaian stabilitas nasional (ekonomi dan politik) dan pertumbuhan ekonomi. Strateginya dititikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang emnunjang sektor pertanian

Alasan dasar penekanan strategi Repelita I adalah bahwa sebagai kelanjutan langkah-langkah pemerintah orde baru, sejumlah ketetapan yang bersifat prinsipiil telah dihasilkan dalam sidang MPRS tahun 1966 tentang pembaruan dibidang ekonomi dan pembangunan (TAP MPRS No. XXIII/MPRS/1966). Tugas utama Orde Baru adalah menghentikan proses kemerosotan ekonomi dan membina landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi kearah yang wajar.Untuk melaksanakan tugas itu program jangka pendek diarahkan pada pengendalian inflasi, rehabilitasi sarana ekonomi, peningkatan kegiatan ekonomi dan pencukupan sandang yang telah dilakukan. Dan dirasakan cukup berhasil, khususnya dalam hal pengendalian inflasi. Setelah perekonomian dapat stabil maka ekspansi ekonomi sebagai cerminan pembangunan ekonomi dilakukan melalui tahap-tahap atau perencanaan tertentu.

Penekanan pada sektor pertanian dipilih karena sebagian besar penduduk Indonesian (80%) tinggal di pedesaan dan bermata pencaharian di bidang pertanian (termasuk kehutanan, perkebunan, perikanan, dan peternakan). Ini berarti sektor pertanian memeberi sumbangan terbesar baik bagi penerimaan devisa maupun dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Lebih dari itu sektor pertanian yang merupakan sumber bahan baku bagi sektor industri perlu diamankan terlebih dahulu.Penekanan kegiatan pada sektor pertanian juga dilandasi pada kenyataan bahwa Indonesia yang dikenal memiliki alam yang subur itu masij juga mengimpor beras yang berarti memboroskan devisa. dengan demikian, Repelita I menetapkan sektor pertanian sebagai leading sector pembangunan ekonomi di Indonesia yang diharapkan akan mampu menarik dan mendorong sektor-sektor kegiatan ekonomi lainnya, khususnya sektor industri yang enunjang sektor pertanian seperti pabrik pupuk, insektisida serta prasarana ekonomi lainnya seperti sarana angkutan.

Strategi dasar Repelita I tersebut kemudian dijabarkan pada rencana anggaran pengeluaran pembangunan di mana sebagian besar dana dialokasikan pada bidang ekonomi, yaitu 72,28%, khususnya untuk sektor pertanian dan irigasi, sektor perhubungan dan pariwisata, industri dan pertambangan serta sektor pedesaan. Sektor-sektor diluar ekonomi seperti bidang sosial (pendidikan, kesehatan) dan bidang umum (pertahanan, keamanan) masing- masing memperoleh 16,25% dan 5,4%.

Dalam rangka menunjang strategi dasar tersebut, pada tahun 1970 pemerintah Indonesia menetapkan kebijaksanaan baru di bidang perdagangan, ekspor-impor, dan devisa. Kebijaksanaan ini merupakan lanjutan dari kebijaksanaan oktober 1966 dan kebijakan juli 1968. Kebijaksanaan baru ini dikenal dengan kebijaksanaan 16 april 1970.

Sasaran Kebijakan Oktober 1966 adalah:

* Penertiban keuangan negara yang serba kalut.
* Pengaturan kembali urusan moneter dan dunia perbankan
* Memberikan kebebasan kepada dunia perdagangan yang terbelenggu oleh sistem "jatah" yang tidak wajar dan terbeku oleh peraturan berbelit yang mematikaninisiatif masyarakat.

Sasaran pokonya adalah membendung keganasan inflasi yang melanda indonesia. Kebijakan Juli 1968 mempunyai sasaran pokok:

* Penguasaan harga pangan, harga sandang, dan valuta asing.
* Penyediaan yang cukup bagi sarana-saran untuk peningkatan produksi dalam negeri, khususnya pangan dan sandang.
* Perbaikan prasarana yang menunjang proses produksi
* Perbaikan kelembagaan di bidang perdagangan, perbankan dan fiskal.

Sasaran kebijaksanaan April 1970:

* Lebih memperkuat stabilitas ekonomi.
* Mendorong ekspor untuk peningkatan penerimaan devisa
* Mendorong peningkatan produksi
* Mendorong dan memperlancar perdagangan
* Memperluas kegiatan ekonomi masyarakat yang berarti juga memperluas lapangan kerja.

Sasaran kebijakan ini antara lain :

* Memberi arah dan bimbingan yang lebih aktif lagi bagi kegiatan ekonomi masyarakat.
* Mendorong lebih kuat dan menunjang lebih besar lagi kelancaran usaha.
* Menggairahkan kerja
* Meningkatkan produksi, dan
* Memperluas kegiatan dalam masyarakat sendiri.

Perkembangan perekonomian pada periode ini cukup tinggi (kurang lebih 6,5% per tahun). Penyebabnya dalam banyak hal adalah adanya konsistensi kebijaksanaan dalam bidang moneter, fiskal, perdagangan. Selain itu pengaruh luar negeri seperti permintaan terhadap minyak yang relatih baik dan harga minyak juga cukup baik, memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan perekonomian pada periode Repelita I ini.


SUMBER:
Suroso,P.C.1997. Perekonomian Indonesia.Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka

Strategi Pertumbuhan Ekonomi


1.Industrialisasi Versus Pembangunan Pertanian
Pembangunan pertanian bersifat menggunakan teknologi padat tenaga kerja dan secara relatif menggunakan sedikit kapital; meskipun dalam investasi pada pembuatan jalan, saluran dan fasilitas pengairan, dan pengembangan teknologinya. Kenaikan produktivitas sektor pertanian memungkinkan perekonomian dengan menggunakan tenaga kerja lebih sedikit menghasilkan kuantitas output bahan makanan yang sama. Dengan demikian sebagian dari tenaga kerja dapat dipindahkan ke sektor industri tanpa menurunkan output sector pertanian. Di samping itu pembangunan atau kenaikkan produktivitas dan output total sektor pertanian akan menaikan pendapatan di sektor tersebut.

2.Strategi Impor Versus Promosi Ekspor
Stategi industrialisasi via substitusi impor pada dasarnya dilakukan dengan membangun industri yang menghasilkan barang-barang yang semula diimpor. Alternatif kebijakan lain adalah strategi industrialisasi via promosi ekspor. Kebijakan ini menekankan pada industrialisasi pada sektor-sektor atau kegiatan produksi da dalam negeri yang mempunyai keunggulan komparatif hingga dapat memproduksinya dengan biaya rendah dan bersaing dengan menjualnya di pasar internasional. Strategi ini secara relatif lebih sukar dilaksanakan karena menuntut kerja keras agar bisa bersaing di pasar internasional.


3.Perlunya Disertivikasi
Usaha mengadakan disertivikasi bagi negara-negara pengekspor utama minyak dan gas bumi merupakan upaya mempertahankan atau menstabilkan penerimaan devisanya.

VI. ASPEK HUBUNGAN EKONOMI INTERNASIONAL DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI
A.Perluasan Perdagangan
Negara-negara maju telah berkembang merupakan sumber atau pensupplai barang-barang kapital. Di samping itu mereka juga merupakan pasar yang luas dan cukup besar yang membeli ekspor hasil-hasil pertanian, pertambangan, bahan mentah, ataupun barang-barang manufaktur oleh negara-negara sedang berkembang. Penurunan harga di pasar dunia akan bahan-bahan mentah produk pertanian ataupun hasil pertambangan akan sama seperti halnya turunnya harga minyak bumi ataupun harga tembaga di pasaran internasional.

B.Aliran Penanaman Modal (Investasi) Asing
Aliran kapital atau investasi asing dari luar negeri baik oleh sector pemerintah maupun swasta asing dapat merupakan suplemen atau pelengkap bagi usaha pemecahan lingkaran setan kemiskinan. Penanaman modal asing banyak bergerak di sektor eksplorasi sumber alam berupa pertambangan, kehutanan, perikanan, dan juga di sektor manufacturing. Swasta asing yang melakukan investasi umumnya merupakan perusahaan besar multinasional.
C.Bantuan Luar Negeri Berupa Hadiah dan Pinjaman
Bantuan asing bisa diberikan secara langsung atau melalui lembaga keuangan internasional. Contoh bantuan langsung berupa hadiah atau pinjaman yang diberikan oleh US-AID (United State Agency for International Development), suatu lembaga bantuan luar negeri pemerintah Amerika Serikat, atau dari badan-badan luar negeri yang serupa dari negara-negara maju telah berkembang lainnya.